Author Archive

Presentasi Mengenai Hukum Perburuhan Jepang oleh Midori Nagata

gedung3Tiga bulan berlalu semenjak kedatangan Midori di Jogjakarta dan memulai masa studinya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Midori adalah mahasiswa pertukaran dari Nagoya University. Midori akan berada di Indonesia dan mengikuti kegiatan belajar bersama mahasiswa Program Internasional selama kurang lebih 1 semester.

Dengan kesempatan luar biasa yang dimilikinya untuk berinterasi dengan mahasiswa Indonesia, Midori merasa perlu untuk memperkenalkan sedikit perspektif hukum Jepang, terkhusus di bilang hukum perburuhan, kepada mahasiswa Indonesia. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyiapkan makalah dan mempresentasikannya di hadapan sesama mahasiswa yang dihadiri pula oleh dosen pengampu bagian Hukum Perburuhan. Midori memilih untuk mengangkat isu perburuhan karena ia memiliki ketertarikan tersendiri dengan hukum perburuhan dan telah mengambil hukum perburuhan sebagai bidang konsentrasinya di Nagoya University. Midori juga telah mengambil kelas Migrasi Buruh Internasional sehingga ia tentu telah memiliki pemahaman yang komperhensif dalam topik ini.

Melalui prentasinya, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa kesamaan antara system hukum perburuhan di Indonesia dan Jepang. Salah satunya adalah mengenai mogok kerja dan demo buruh, dimana kedua system buruh mengakui hal tersebut. Sistem hukum Jepang juga mengakui hak untuk mengajukan gugatan di hadapan pengadilan kendati Jepang tidak memiliki Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana di Indonesia. Midori menambahkan bahwa kendati diperkenankan, mogok kerja tidak sering terjadi di Jepang.

Midori juga menjelaskan mengenai dampak perubahan budaya terhadap statistic perburuhan di Jepang. Sebelum 1980-an, hanya laki-laki saja yang bekerja karena gaji laki-laki saja sudah cukup untuk membiayai kehidupan keluargnya. Sementara para wanita hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Akan tetapi, semenjak krisis ekonomi, para wanita juga harus mulai turut bekerja untuk menambah pendapatan rumah tangga.

Secara umum, kegiatan semacam ini begitu bermanfaat bagi para mahasiswa karena mendapat kesempatan untuk diperkenalakan pada system hukum di negara lain. Akan sangat menarik apabila mahasiswa pertukaran yang lain juga turut mengikuti jejak Midori tersebut. (Gita Armarosa P Sembiring)

Kemunduran Pemberantasan Korupsi

seminarDi tengah persiapan pemilihan umum, diam-diam DPR dan Presiden tetap melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Waktu pembahasan yang relatif singkat sepertinya tidak sebanding dengan jumlah persoalan dan daftar isian masalah yang menumpuk dalam lingkup hukum acara pidana.

Setelah menelaah RUU KUHAP, memang tidak semua substansi yang diatur bermasalah. Namun demikian, dalam beberapa hal, pembahasan RUU KUHAP sepertinya melemahkan dan terkesan tidak ada koordinasi. Misalnya,

1. Sepertinya melanjutkan pembahasan RUU KUHAP, tetapi di sisi lain tidak menyentuh Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), akan menciptakan kesia-siaan. Sebab KUHAP sebagai hukum formil yang menjalankan KUHP sebagai hukum materiil. Bagaimana mungkin hukum materiilnya belum selesai, namun hukum formilnya selesai lebih dulu.

2. RUU KUHAP akan berimplikasi pada sistem peradilan yang sudah dibentuk, sehingga dalam pembahasannya tidak boleh tergesa-gesa. Ada UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Komisi Yudisial, yang setidaknya terpengaruh.

3. RUU KUHAP berpotensi menghilangkan peran beberapa lembaga yang selama ini bertugas mendukung aparat penegak hukum. Seperti BNN dan PPATK.

4. Dalam hal yang lebih khusus, RUU KUHAP terlihat tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Seperti halnya, penghapusan penyelidikan, pengaturan penahanan, perizinan penyadapan, dan sebagainya.

Pada dasarnya, Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM (Pukat FH UGM), mengapresiasi beberapa substansi dalam RUU KUHAP. Namun, untuk sektor pemberantasan korupsi, Pukat FH UGM menilai substansi RUU KUHAP masih kurang mengakomodasi dan cenderung menciptakan kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, Pukat FH UGM mendesak DPR dan Presiden agar pembahasan RUU KUHAP yang berhubungan dengan substansi pemberantasan korupsi dikaji ulang.

Salam Antikorupsi,

Yogyakarta, 21 Februari 2014

Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Zainal Arifin Mochtar
Hasrul Halili
Oce Madril
Hifdzil Alim
Zaenurohman
Fariz Fachryan